EDUKASI
Kekerasan
Pendapat

Tidak Ada Alasan Kekerasan Atas Nama Negara

Tindakan oknum aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), yang disertai dengan aksi kekerasan, perusakan barang atau penghilangan barang yang disertai ancaman dan teror kerap terjadi.

Bahkan, beberapa oknum terlibat bentrok dengan polisi seperti yang terjadi di medan, pada  Juli 2020 Kenjari Merangin menggeledah kantor Satpol PP terkait dugaan Korupsi, hal ini terjadi juga di Bengkulu.

Bulan November 2019 oknum Satpol PP terlibat pembobolan ATM kerugiannya di taksir  mencapai 5 miliar. Baru baru ini 19 Agustus 2020   oknum Satpol PP dilaporkan oleh sejumlah warga Desa Linamnutu, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait perusakan rumah dan barang yang hilang akibat perusakan atau pengosongan rumah.

Artikel Terkait  Mode Wanita Jahiliyah Modern

Dasar hukum adanya Sat Pol PP, maka tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang diberikan tanggung jawab  dan  wewenang dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Lantas, apakah diperbolehkan Satpol PP langsung merusak rumah bangunan bahkan, sampai menghilangkan barang pihak yang mempunyai rumah, meskipun dia mempunyai surat tugas dari pihak pemerintah. Tentunya tidak diperbolehkan tetap Mekanisme hukum harus dilalui dimulai dari surat peringatan, surat perintah pengosongan rumah  sampai memastikan dengan  benar bahwa barang barang penghuni rumah sudah kosong, sehingga pengosongan rumah dengan cara di rusakan dapat di terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan, kerugian, bahkan intimidasi.

Artikel Terkait  Banjir dan Anomali Kebijakan

Upaya pendekatan masyarakat melalui asas kekeluargaan lebih penting di dahulukan dalam hal pengosongan rumah dibandingkan dengan tindakan refresif yang mengatasnamakan pemerintah, memang pemerintah mempunyai kewenangan namun kewenangan tersebut juga di batasi dengan hak hak masyarakat.

Kejadian kejadian yang dilakukan oleh oknum Satpol PP ini setidaknya pemerintah dapat mengambil sikap suatu kebijakan yang dapat mewakili aspirasi dari masyarakat yang selama ini kena dampak dari perbuatan oknum tersebut.

Author Profile

Ali Mursyid
Ali Mursyid

ARTIKEL LAIN