EDUKASI
Perantau Tak Ber-KTP Jabodetabek; Dilarang Pulang Juga Tak Diberi Makan
Sosial Daerah

Perantau Tak Ber-KTP Jabodetabek; Dilarang Pulang Juga Tak Diberi Makan

Edukasi.co – Demi menghindari wabah Covid-19 pemerintah berlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Jakarta. Kebijakan ini membuat dilema para perantau di Ibu Kota. Pasalnya, besamaan dengan kebijakan ini, pemerintah akan berikan Bansos. Namun, perantau tak ber-KTP tetap dilarang pulang juga tak biberi makan bantuan Bansos.

Pasalnya, para perantau diibu kota sehari-hari mengais rezeki dari jalanan, baik jualan keliling atau menjadi ojol. Setelah diterapkan PSBB kini perantau tidak bisa lagi beraktifitas normal. Larangan keluar rumah selama 14 hari ke depan membuat mereka terosalsi dan mati perekonomiannya.

Kondisi ini benar-benar mencekik perantau lar yang tak ber-KTP. Meraka tetap dilarang pulang. Selain itu mereka juga tidak mendapat bantuan suplai sembako atau bantuan sosial (bansos).

Warga pendatang yang tak ber-KTP DKI Jakarta juga dilarang pulang kampung atau mudik. Sementara stok sembako perbekalan untuk sekedar makan pun semakin menipis. Seperti yang dialami Ida Royani asal Ciamis. Ia adalah seorang buruh harian. Dia mengeluh kepada putranya di Ciamis melalui pesan WhatsApp.

Artikel Terkait  PC Lazis NU Sumenep Lakukan Gerakan Koin

“Ibu di sini sudah nggak kerja, untuk makan nunggu bantuan tetangga,” ujar Ida, Jumat (10/4/2020).

Dalam pesan itu, Ida juga menyebut bahwa dirinya masih ber-KTP Ciamis, sehingga tidak tersentuh bantuan Pemerintah. Padahal sama-sama terdampak pandemik corona. RT setempat enggan membantu mendata Ida dan temannya yang lain sesama perantau.

“Tidak dapat bantuan karena KTP bukan KTP DKI. Katanya ada bantuan buat yang tidak mudik, tapi nggak tahu, RT-nya nggak mau ngurus, katanya harus KTP DKI,” lanjutnya.

Saat ini Ida tinggal di kontrakan yang berada di Jalan H Abu, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dia memilih tidak mudik karena mengikuti imbauan Pemerintah. Terlebih pemerintah sudah memantau ketat pergerakan para pemudik dari Jakarta. Kalau pun memaksa mudik, stigma pemudik zona merah di kampung halaman sudah berbeda.

Artikel Terkait  Virus Corona Diciptakan di Laboratorium AS sebagai Senjata Biologi

“Dilematis, bingung, di sini saja begini. Kalau pulang pun disorot sama warga di kampung. Harus gimana ibu?” keluhnya.

Tidak hanya warga Jabar, ada banyak warga Jawa Tengah yang kesusahan setelah terjebak di ibukota. Mereka satu kontrakan bersama Ida.

Salah satunya Kasiti, warga Banyumas, Jawa Tengah. Dia mengaku bingung, bagaimana menjalani hari-hari ke depan di tengah perbekalan yang sudah habis, tidak kerja, dan ironisnya juga tidak mendapat bantuan pemerintah.

Mereka berharap, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diam saja. Ikut memperhatikan nasib mereka di perantauan yang patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik.

“Pak Gubernur harus melakukan tindakan untuk menjamin kehidupan kami menjalani hari-hari di tengah pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta,” ujarnya. (Fai)

ARTIKEL LAIN