EDUKASI
MUI Imbau Ibadah #DiRumahAja, Ini Hikmahnya
Nasional

MUI Imbau Ibadah #DiRumahAja, Ini Hikmahnya

Edukasi.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan umat muslim pentingnya mengikuti protokol kesehatan terkait pencegahan virus corona (covid-19). Salah satu upaya protokol kesehatan adalah dengan melakukan ibadah Lakukan Ibadah #DiRumahAja.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan hal itu dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

“Di dalam pelaksanaan ibadah penting menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya menghindari kerumunan sekalipun itu atas nama ibadah,” katanya.

Imbau tersebut, menurut Asrorun Niam, juga senafas dengan fatwa yang dikeluarkan MUI pada 16 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan ibadah dalam wabah covid-19. Fatwa tentang Ibadah #DiRumahAja menurut Pak Niam, tidak melarang beribadah.

Artikel Terkait  Ajaran Baru Tahun Ini Siswa Akan Diajari Moderasi Beragama

“Bukan melarang ibadah, tapi justru pada kesempatan wabah ini ibadah harus ditingkatkan sebagai bentuk ikhtiar batin kita. Tetapi untuk kontribusi kita menyelamatkan jiwa maka salah satu protokol kesehatan yang dijaga bersama adalah meminimalisir kerumunan,” tuturnya.

Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini mengungkapkan, dengan demikian ibadah yang dilaksanakan dengan cara berkerumun, seminimal mungkin dilarang dan juga dihindari.

Sebelumnya Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman menyampaikan pemerintah telah mengimbau adanya pembatasan sosial atau menjaga jarak fisik (physical distancing), sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19.

Presiden RI Jokowi secara tegas telah berulang kali menyampaikan imbauan bekerja dan belajar dari rumah serta beribadah di rumah kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelembagaan Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19.

Artikel Terkait  Gus Shalah di Mata Aktivis Perempuan PMII Jakarta

Fadjroel mengatakan sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial. Namun, sebagian lain masih belum menciptakan partisipasi ideal terkait mekanisme pembatasan sosial.

Menurut dia, secara kelembagaan negara demokrasi, sistem yang telah dibangun dalam konteks penanganan krisis, memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas (benevolent governance) demi kepentingan dan kebaikan umum.

Oleh karenanya, kata dia, Polri sebagai bagian dari sistem Gugas Tugas COVID-19, mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang “Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)” yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada tanggal 19 Maret 2020.

ARTIKEL LAIN