EDUKASI
Kamuflase Sejarah dalam Film ‘Jejak Khilafah’
Khazanah Pendapat Radikalisme Wacana

Kamuflase Sejarah dalam Film ‘Jejak Khilafah’

Pasca film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ trending di Twitter (20/08), setelah tak lama tayang perdana film tersebut diblokir oleh pemerintah. Sebuah fakta menunjukkan pemerintah peduli Pancasila, ketimbang Khilafah Tahririyah ala Hizbut Tahrir (HTI/HT), HTI adalah salah satu dari kelompok yang membuat negara Indonesia nyaris tiap hari resah.

Tak dapat dibayangkan, ketika negara dituduh mengalami resesi ekonomi, dan prasangka buruk soal pemerintah gagal menangani wabah pandemi corona. Memang pengasong negara Islam, dan simpatisan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pandai menyebar fitnah dengan memakai iklan-iklan dalil khilafah, al-Qur’an, dan hadits, hingga pengkafiran pada loyalis negara.

Di trailer film-nya, salah satu simpatisan mengangung-agungkan konsep jihad fisabilillah. Fenomena demikian, tampak mempengaruhi nalar sehat umat Islam di negeri ini. Alangkah ironis, kita menjadi saksi sejarah bahwa militan HTI masih aktif mendengung-dengungkan khilafah. Dan, khilafah yang dibawa HTI menyalahi aturan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

‘Jejak Khilafah di Nusantara’ telah mampu meningkatkan pertumbuhan intoleransi, dan radikalisme di negeri ini. Oleh karenanya, terkesan menyebar-luaskan kebencian melalui film yang amat radikal ini. HTI, kali ini tengah berhasil mengada-ngada fakta melalui agenda romantika, dan kamuflase sejarah khilafah di Kesultanan Nusantara. Film ini, memberikan gagasan-gagasan radikal bahwa dakwah dan khilafah harus dengan cara ekstremisme kekerasan.

Dalam sejarah Islam, konsep peperangan pun, Nabi membuat aturan, strategi, dan kesepakatan dengan para musuh (non-muslim). Sedangkan, di negara Indonesia tidak dalam situasi yang terancam, sebaliknya selalu adem, dan damai. Namun, kenapa HTI tidak pernah bosan mencari-cari kesalahan, dan menyebar permusuhan, hingga semuanya berselisih?

Artikel Terkait  Bombastis, Hadapi Isu dengan Diskusi Super Sehat, Super Ahsan

Diakui atau tidak, pertanyaan tersebut merupakan fakta yang belakangan ini, setiap kegaduhan selalu ditimbulkan oleh HTI. Tampaknya, HTI masih tidak meridhoi dengan spirit Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang berorientasi pada komitmen persaudaraan, dan persatuan Islam yang modern, dan damai di kanca internasional.

Stop Kamuflase Sejarah Khilafah

Menurut laporan berita Republika.co.id (20/08) yang mengkonfirmasi asisten peneliti Prof Peter Carey, Christopher Reinhart, selain ia menyanggah film tersebut karena mengklaim adanya hubungan sejarah kekhalifahan Turki Ustmaniyah/Dinasti Ottoman. Dalam waktu yang bersamaan, pada 16  Agustus 2020, Prof Carey mengirimkan surat elektrononik kepada ahli sejarah hubungan Utsmaniyah–Asia Tenggara, Dr  Ismail Hakki Kadi, yang dibalas pada 18 Agustus 2020 perihal klaim-klaim tentang pokok pemikirannya tersebut.

Dalam poin yang disampaikan, ada beberapa hal. Pertama, ketiadaan bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475–1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertahta, 1475–1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani. Kedua,  kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa.

Ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hirarki sebagaimana dimaksud di dalam poin nomor 2, termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa, berdasarkan penelitian kearsipan Dr Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul.

Artikel Terkait  Kejayaan Islam Bukan Karena Khilafah

Ditambah lagi, Prof Azyumardi Azra sebagai sejarawan Islam telah menyatakan bahwa, film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ yang digarap oleh HTI tersebut adalah upaya pembuatan sejarah yang dipaksakan. Kalau ilmu sejarah itu kita tidak boleh membikin-bikin fakta, fakta yang tidak ada dibikin sendiri, semisal ada khilafah bagian dari Indonesia.(21/08/2020)

Para wali yang juga ikut mendakwahkan Islam di Nusantara pun sengaja dihilangkan oleh HTI, sehingga hal ini mendapat pengakuan ahli sejarah, dan menjadi bukti; atau penjelas tentang ketiadaan khilafah di kerajaan Nusantara. Oleh karena itu, HTI bukan hanya bertindak memalsukan sejarah. Namun, tindakannya telah menyalahi aturan, dan sebuah penistaan terhadap dalil-dalil khilafah, khususnya penghinaan pada kerajaaan.

Meluruskan Pandangan Sejarah

Secara historis memang tak ada kaitannya khilafah dengan Kesultanan Nusantara, yang ada khalifah pasca Khulafaur Rasyidin. Di antaranya, di era dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyyah, Ayyubiyah, Buwaihiyyah, dan Muwahhidin, hingga Ustmaniyah (Dinasti Ottoman). Sejarah kekhilafahan ini harus menjadi jawaban atas blundernya HTI, dan simpatisannya.

Misi yang gagal, HTI berkeinginan persaudaraan Islam dunia bersatu, sebaliknya keberadaan HTI justru memecah belah persaudaraan, dan persatuan Islam dari dalam. Tentunya, dengan mereka mendirikan sebuah gerakan yang namanya HTI, sebenarnya HTI tidak ingin melihat perkembangan Islam semakin maju, modern, dan berkembang pesat. Inilah komitmennya.

Artikel Terkait  Aksi Virtual Masyarakat Kawal Bantuan Pemerintah, Suarakan Kebenaran

Kita dapat membongkar konspirasi HTI, bahwa film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ adalah cermin dari strategi penghancuran sejarah Islam, dengan didukung fakta yang mengada-ngada, sehingga mampu membuat umat Islam di negeri ini tertipu oleh misi dan poros gerakan HTI sesungguhnya. Sejarah haruslah tetap sejarah yang tak bisa dirubah, kecuali dengan cara memecah belah.

Pun, sangat penting bagi umat Islam pada umumnya, agar tidak mudah percaya dengan produk film propangan seperti ini. Dan kita harus pandai-pandai memahami sejarah guna menghindari dari romantika, dan kamuflase sejarah. Akhirnya, kita harus bersyukur dengan pemerintah memblokir film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’, sebab hal itu menunjukkan kepemimpinan yang tegas yang menjunjung tinggi kedaulatan Pancasila.

Oleh Hasin Abdullah (Redaksi Harakatuna)

Sumber https://harakatuna.com/kamuflase-sejarah-dalam-film-jejak-khilafah.html

ARTIKEL LAIN