EDUKASI
Fikih Sosial; Dari Teosentris Hingga Sosio-antropologis
Wacana

Fikih Sosial; Dari Teosentris Hingga Sosio-antropologis

Pengantar

Melihat peradaban suatu negara, melihat praktek hidup keseharian bangsanya. Lakon hidup yang tak lahir dari kekosongan pola pikir dan paradigma atas dua sisi hidup dan kehidupan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Duniawiyah merupakan refleksi pemikiran faktual yang realistis dan berwujud atas dunia. Sementara ukhrawiyah adalah ejawantah dari sisi-sisi keimanan atas yang tak konkret. Pendasaran lakon hidup atas dua sisi kehidupan ini selanjutnya akan melahirkan kegiatan keseharian mansuia sebagai pembentuk suatu peradaban.

Demi menjaga sinergitas peradaban dimaksud, oleh Tuhan manusia dibekali akal. Akal normal yang setidaknya dapat mempertimbangkan mana baik (mashlahah) dan mana buruk (mafsadah). Namun demikian, berdasar pada “nafsuh” dan atau tuntutan hidup yang tidak selamanya membiarkan manusia berjalan secara normal, kerap kali terjadi benturan “kepentingan” yang menimbulkan chaos dan distingsi sosial yang berujung pada konflik. Sebab itulah penting Agama hadir sebagai landasan moral dan norma sosial, syariat.

 Syariat Islam merupakan pengejawantahan dan manifestasi dari aqidah Islam. Sebagai puncak ajaran dalam suatu Agama, aqidah mengajarkan konsep-konsep ketuhanan beserta turunannya, keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Untuk mencapai pada titik jaminan hidup yang sejahtera, Agama mengatur secara terinci tatacara hiup manusia. Maka aturan aturan senantiasa terus berkontestasi dengan segala segala situasi dan kondisi kehidupan manusia.

Akhir-akhir ini, aturan-aturan Agama yang diturunkan menjadi fikih , menjadi keramat dan kultus. Shingga wujudnya dijadikan suatu hal paten yang merubahnya adalah kemustahilan. Maka, paradigma yang demikian ini akan membuat Agama kaku. Ajarannya yang berwujud menjadi fikim menjadi praktek-praktek formal. Sebab itulah penting dikemukakan paradigma terbuka berupa fikih  sosial.

Mengenal Nuansa Fikih  Sosial

Fikih  Sosial adalah fikih  yang berbicara manusia beserta kehidupannya. Fikih  sosial hendak mangatur dan mengarahkan ikhwal manusia dalam kehidupan dunia dengan tetap mempertimbangkan kehidupan akhirat baik secara individual dan komunal dalm hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[1] Menuru kiai Sahal hukum agama yang dalam ini keterwakilannya diposisikan pada hukum fikih, sudah seharusnya menyentuh rana sosial. Suatu ruang lingkup hukum fikih yang jauh lebih luas dari sekedar berurusan dengan prihal hubungan manusia dengan tuhannya.

Dalam konteks ini, fikih sosial oleh penulis lebih dititik-tekankan pada proses pemahaman manusia akan hidup dan kehidupannya yang dikaitkan dengan segala bentuk ketentuan agama. Sebagaimana lazimnya, manusia memiliki harapan hidup baik, sejahtera, tenang dan aman. Segala bentuk harapan hidup ini mestinya dijawab oleh agama. Dari itulah dikira penting untuk melakukan pemahaman yang holistik terhadap agama.

Kiai Sahal Mahfud, mendefinisikan fikih sosial dengan sebentuk ajaran agama yang mampu merangkum aturan tentang pola hubungan hidup manusia secara integral. Hubungan manuasi dengan sesamanya serta hubungan mansia dengan tuhannya. Aturan hidup manusia dengan tuhannya diturunkan menjadi serangkaian komponen fikih ibadah layaknya bab solat, puasa dan haji. Sementara aturan hubungan hidup manusia dengan sesamanya diturunkan menjadi ajaran fikih yang sifatnya horizontal berupa tata-cara bergaul di masyarakat (muasyarah) dan tata-cara bertransanksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mualamah).

Selanjutnya fikih sosial yang berbicara hubungan horizontal manusia ini dirinci lagi kedalam berbagai sub bab bahasan sebagaimana lazimnya yang tertera di dalam kitab-kitab klasik. Di antaranya adalah dua hal yang telah disebutkan di atas muasyarah mengatur kehidupan berbangsa dan berwarga Negara dan muamalah yang mengatur tatacara pemenuhan kebutuhan hiudup manusia serta berbagai hukum dan aturan membina keluarga (munakahat), hukum yang menjamin ketentraman dan keadilan sosial berupa jinayat, jihad, dan qodla’.

Dst

Haji

Puasa

Solat

Fikih  Sosial                       

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa fikih  sosial yang dimaksudkan oleh Kiai Sahal Mahfud tidak semata berarti hubungan manusia dengan sesamanya. Akan tetapi fikih sosial memotret persoalan manusia secara integral, secara simitris, secara utuh tentang manusia dan kehidupannya yang terbagi kedalam dua aspek hubungan. Yaitu hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan mansia dengan tuhannya. Sebab kedua-duanya memiliki sisi-sisi terkait yang tidak dapat dipisahkan. Lihat saja suatu misal, tentang kewajiban menunaikan zakat yang sepintas sangat primordial, pada hakikatnya tersimpan ajaran sosial. Begitu juga sebaliknya dengan hukum muamalah, munakahat yang juga memiliki dimensi vertikal tak terpisahkan.

Artikel Terkait  Takbir yang Dilarang Rasulallah

Fikih  Sosial yang ditawarkan Kiai Sahal menjadikan fikih  tak hanya sebagai justifikasi hukum agama belaka. Lebih dari itu, fikih  sosial memiliki nilai tawarnya sebagai kritik sosial dan agen perubahan dengan menyertakan semangat primordial dalam segala bentuk ruanglikup sifat dan kerja manusia itu sendiri. Dengan kata lain, Kiai Sahal menghendaki fikih lebih menyentuh terhadap prilaku keseharian hidup manusia dalam segala aspeknya dengan memosisikan nilai agama sebagai tumpuhan semangatnya. Maka dari itu, fikih sosial mestinya lebih peka terhadap masalah lingkungan hidup, persoalan kemasyarakatan prihal kewarga negaraan yang didalamnya tidak dapat dipisahkan dengan tradisi, kulutr dan budaya manusia itu sendiri.

Fikih  sosial merupakan sebuah ikhtiar aktualisasi fikih  klasik melalui upaya aktualisasi keseluruhan nilai yang ada didalamnya untuk dioptimalkan pelaksanaannya dan diserasikan dengan tuntunan makna sosial yang terus berkembang. Tujuan pokok fikih sosial adalah membentuk satu konsep fikih  yang berdimensi sosial, atau fikih yang dibangun dengan sejumlah peranan individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Secara khusus bisa dikatakan bahwa pemikiran fikih sosial ini berangkat dari realitas sikap keberagaman masyarakat tradisional, yang secara hirarkis mempertahankan pola bermadzhab secara utuh (qauli dan manhaji) dan benar (dimanifestasikan dalam seluruh sendi kehidupan).

Pergeseran Paradigma Fikih Islam

Dijumpai keyakinan sebagian kalangan bahwa pintu ijtihad teleh ditutup. Berkaitan dengan penutupan pintu ijtihad, Anderson menyatakan:[2] “dengan mengkristalnya ajaran mazhab, hak berijtihad hanya dibatasi sampai kira-kira akhir abad ke-3 H yang ditandai dengan diterimanya jargon “pintu ijtihad telah ditutup”.[3] Realitas yang demikian ini awal-awal pada paruh terahir abad ke-3 hingga memahsuki abad ke-4.

Sebagain kalangan besar umat Islam mempersepsikan fikih  sudah final dan sudah cukup dengan segala bentuk ijtihad para keempat imam madzhab yang memproduksi hukum-hukum fikih tersebut. Sehingga dari itu masyarakat sudah menganggap fikih madzhab tersebut sebagai aturan paten, mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat serta mesti dikerjakan. Sebagian masyarakat mempersepsikan hukum fikih sebagai kewajiban qoth’i. Realitas kesalahan pola pikir ini secara umum disebabkan hukum-hukum fikih hanya melulu dijajalkan hukum-hukumnya yang sudah berbentuk produk tampa diimbangi dengan penjelasan filosofis serta hikma dibalik disyariatkannya fikih tersebut. Sehingga bias yang ditorehkan adalah paradigma fikih dogmatik yang kaku dan stagnan.

Secara spintas paradigma ini memberi dampak praksis bagi masyarakat. Hukum fikih hasil ijtihad ulama cukup dijalankan sebagaimana alurnya, membebaskan masyarakat luas pada kewajiban berijtihad yang begitu berat memahami teks agama. Dan kondisi berjalan selang bebeapa waktu pasca aba ke-4 tersebut. Seiring dengan perkembangan masa, sebentuk tata-aturan agama yang berupa fikih dirasa sudah tidak lagi cukup memberi jawaban pada segala problematika umat manusia terus berlalu. Manusia dengan segala kebutuhannya meniscayakan adanya ijtihad baru untuk menemukan titik temu antara persoalan hidup manusia dengan nilai-ilai agama.[4]

Bertitik tolak dengan realitas ini, Ibnu Qoyyim al-Jauzyyah merasa riskan dengan stagnasi kemandekan berpikir umat Islam. Ia merasa perlu untuk membongkar paradigma tertutupnya pintu ijtihad. Ibnu Qoyyim merasa tidak merasa cukup dengan putusan-putusan hukum fikih madzhabiyah memberi jawaban atas segala bentuk persoaln umat yang senantiasa terus berdialektika. Sehigga dalam kitanya menyuratkan perlunya ijtihad baru dalam setiap masa. “Berubah dan berbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku”.[5]

Bersamaan dengan ini, cendekiawan muslim abad ke–19, Ali Ahmad Al-Jarjawi menuliskan buku khusus Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafathu yang menerangkan tentang hikmah dan kegunaan suatu hukum titetapkan. Penulisan buku ini kembali membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum agama dengan mencernah hikmah yang dikandungnya. Sehingga dari itu, seorang hamba yang menjalankan syariat agama agar dapat menjiwainya, perlu untuk mengimani hikmah dan manfaat disyariatkannya hukum tersebut. Sebab tanpa mengetahui berbagai manfaat, hikmah dan filosofinya, suatu amal ibadah hanya dijalankan atas dasar paksaan dan atau paling tidak hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai suatu dogma.[6]

Kemunculan dua gagasan besar ini; perlunya kontekstualisasi hukum agama dengan segala bentuk problematika yang terus bermunculan, serta pelunya mengimani hikmah dibalik disyariatkannya suatu hukum, membuka kembali ruang kesadaran untuk mencermati/mengetahui ajaran agama secara holistic, tidak parsial. Kesadaran serupa dilanjtukan dengan berbagai pemikiran tokoh cendekiawan muslim, sebagai pembaharu yang menawarkan interpretasi ulang atas teks keagamaan, paradigma terbuka.

Artikel Terkait  Pendekatan Tafsir Kontekstual

Di Mesir Nasr Hamid Abu Zayd menawarkan pemaknaan ulang atas teks. Teks Agama dan apalagi fikih tidak dipahami secara literal teks, sebab ia hanyalah petanda (dalalah) untuk suatu pesan yang hendak disampaikan. Namun, ada pemahaman yang jauh lebih penting dari sekadar mamaknai teks itu sendiri, yaitu memahami nilai dan signifikansi (maghza) dari suatu teks agama itu sendiri. Sehingga dari ini akan didapati pemahan hakiki, pemahaman semangat yang mungkin leibih tepat untuk dikontestasikan dengan tuntutan dan kebutuhan bagaimana suatu hukum diputuskan bersinergi dengan manusianya itu sendiri.[7]

Di Indonesia, KH. MA. Sahal Mahfud Menawarkan suaru konsep Fikih  Sosial. Sebuah performa fikih  kontekstual yang diharapkan mampu merangkum segala bentuk kebutuhan dan tuntutan dengan memahami segala bentuk kondisi manusia pada masanya masing-masing. Tawaran fikih khas nusantara yang berupaya menyaring pemikiran serta putusan-putusan ulama terdahulu sesuai dengan konteks yang paling memungkinkan untuk Nusantara itu sendiri.

Merupakan tema yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Sudah banyak sekali buku dan penelitian yang diterbitkan untuk mengulas pembaruan fikih  yang muncul tahun 1994 di Indonesia ini. Meski demikian, sayang sekali di dunia Arab Islam, istilah al-Fikih u al-Ijtima‘iy, sebagai terjemah atas Fikih  Sosial, tak dikenal di masyarakat Timur Tengah. TimTeng lebih mengenal konsep yang merupakan dasar dari Fikih  Sosial di Indonesia, yaitu konsep Maqashid al-Syari‘ah dan konsep Fardlu ‘Ain-Fardlu Kifayah.[8]

Paradigma Fikih  Sosial

Paradigma fikih  sosial di dasari pada semangat membumikan nilai dan ajaran Islam yang sekian lama terlanjur melangit, tak dapat dijangkau oleh manusia dan tidak berbasis praksis. KH. Sahal Mahfud bermaksud untuk memahami kembali elan fitat agama beserta nilai-nilainya yang mesti dapat mengatasi segala problematika kehidupan manusia. Hukum fikih  mesti dipahami sebagai pemaknaan sosial.

Untuk hal ini KH. Sahal Mahfud menawarkan pemahaman ulang atas Agama. Pemahan ulang yang dapat menggabungkan sisi-sisi teologis yang transinden dangan varian-varian nuansa hidup dan kehidupan manusia. Fikih  sosial mesti dipahami sebagai dialektika teks fikih  yang telah ada hasil karya para mujtahid dengna konteks manusia hari ini. Maka untuk memehami fikih  yang lebih kontekstual, seorang ulama (bagi KH. Sahal Mahfud) harus mampu mengkomunikasikan suatu putusan hukum oleh seorang ulama dengan berbagai ulama selainnya. Maka yang harus ditekankan dalam Nuansa Fikih  Sosial adalah nilai dasar yang hendak disampaikan oleh Agama.

Bagi KH. Sahal Mahfud harus tidak terjebak pada hukum fikih yang sangat formalistik. Ia harus memahami sisi teologis dibalik putusan hukum itu sendiri. Sisi-sisi hikmah dan filosofis dibalik serangkaian hukum fikih yang ditetapkan oleh imam madzhab yang empat tersebut. Sehinga dnegan demikian perubahan putusan hukum tidak mesti mutlak paten selagi tetap berpedoman pada semangat ditetapkannya hukum tersebut. Paradigma ini diharapkan mampu menjadikan kinerja fikihiyah dalam keseharian manusia tidak lagi kering dan kaku terjebak pada dogma formalistas itu sendiri. Akan tetapai serangkaian amaliyah hukum fikih dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.[9]

Sahal Mahfud ingin mengatakan bahwa al-hukmu min al-maqosid la min al-alfadz al-muqayyad. Atau yang lebih lumrah disebutkan dalam al-hukmu bi khushuhs al-sabab la bi ‘umum al-lafdz. Pola pandang yang demikian ini sejalan dengan kebanyakan kaidah-kaidah fikih sebagaimana lazimnya. Untuk hal ini perangkat-perangkat hukum yang telah ada disamping al-Qur’an dan as-Sunnah, para fuqaha dan pemimpin Islam diharapkan tanggap serta ditantang untuk melakukan ijtihad guna menyelesaikan masalah-masalah hukum (masail fiqhiyah) yang lahir akibat perubahan atau perkembangan sosial masyarakat Islam yang ada.

Dan, secara paradigmatik persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang menimbulkan persoalan hukum (masail al-fikhiyah) harus disikapi secara kritis dan dipahami seditail mungkin, hingga ijtihad atau kebijakan yang diambil oleh para fuqaha dan pemimpin Islam lainnya dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kepada mansuia secara umum.

Pada prinsipnya tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fikih ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fikih  menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyadah (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu).

Artikel Terkait  NU, Negara Bangsa dan Status Non Muslim

Fikih Sosial pada prinsipnyha juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu’asyarah (pergaulan) maupun mu’amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Bersamaan dengan dengan itu, fikih sosial juga mengatur hubungan dan tata-cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen munakahat. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketenteraman dan keadilan, ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, jihad dan qadla.

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fikih  sosial di dasarkan atas keyakinan bahwa fikih  harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dlaruriyat (primer), kebutuhan hajiyat (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (tersier). Fikih  sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih sebagaimana cara pandang fikih  yang lazim kita temukan, tetapi fikih  sosial juga menjadikan fikih  sebagai paradigma pemaknaan sosial.

Paradigma yang demikian ini di beberapa tempat yang lain telah diungkapkan oleh tokoh pembaharu Islam layaknya Hassan Hanafi, Riffat Hasan dan Amina Wadud yang mengidekan menurunkan nilai-nilai teologi menjadi nilai-nilai universal yang mampu menjawab segala bentuk problematika hidup manusia.[10] Dalam Falsafah Kalam Sosial ketiga tokoh tersebut hendak menurunkan konsep-konsep teologis yang sebelumnya melangit. Teologi yang dipahami sebagai keyakinan dan ajaran tentang ketuhanan diturunkan menjadi seperangkat semangat ketuhanan yang mesti mengisi seluruh ruang-ruang ralitas hidup manusia itu sendiri.

Dasar Penetapan Hukum Fiqih Sosial

Setelah penulis membaca Nuansa Fikih Sosial Kiai Sahal dengan cermat dan sesekali memberikan catatan pinggir, secara umum penulis mendapati lima ciri pokok utama sebagai inti pemikiran fikih sosial yang dikemukakan secara tersirat di dalamnya: Pertama, Interpretasi dan kontekstualisasi teks-teks fikih sesuai dengan varian problema yang ada; Kedua, Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); Ketiga, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’); Keempat, fikih  dihadir kan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.

 Jika dicermati lebih jauh, kelima ciri di atas memang didasarkan alas keyakinan bahwa rumusan produk hukum yang tertuang dalam berbagai kitab fikih banyak yang dapat diterapkan (applicable) untuk memecahkan masalah-masalah sosial kontemporer. Maka, pengembangan fikih sosial tidak serta merta menghilangkan peran khazanah klasik. Dengan dasar keyakinan ini, kreatifitas dalam pengembangan fikih sosial diharapkan tidak tercerabut dari akar tradisi orthodoksnya. Persoalannya sekarang bagaimanakah khazanah klasik itu disikapi. Untuk tujuan ini maka prinsip “almuhafadhatu ‘ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah” akan selalu menjadi panduan.

Catatan Akhir

Untuk mengahiri jabaran makalah ini, penulis mengira penting untuk menyuguhkan kesimpulan, sebagai jawaban atas rumusan masalah makaha ini. Adapun kesimpulan tesebut adalah sebagaiman berikut:

  1. Fikih Sosial adalah serangkain hukum-hukum agama, fikih yang membahas pola hidup manusia beserta kehidupannya yang dicarikan hukumnya dari ajaran agama itu senidir. Fikih sosial membahas dua sisi-sisi fikih secara terpaut. Antara sisi vertikal dan sisi horizontal.

Terbentuknya fikih sosial dilandaskan pada kesedaran akan pentingnya agama yang semestinya menjawab segala bentuk problematika hidup manusia. Sehingga dirasa perlu segala nilai dan ajaran agama bersentuhan langsung dengan prilaku hidup manusia itu sendiri. Kesadaran itu tercipta saat  hukum-hukum fikih yan sebelumnya telah disusun rapi dalam kitab klasik kurang memberi solusi terhadapa pemasalahan manusia yang terus berkembang.

  • Kerangka pikir fikih sosial senantiasa hendak mengikut sertakan agama untuk membahas pola hidup manusia untuk memberi kesajarteraan. Kerang pikir ini memberikan bias pemikiran agar memhami tidak hanya skeptis pada persoalan ketuhanan saja. Segala bentuk laku hidup manusia harus menyemai nilai-nilai teologis di dalamnya.

Adapun kerangka metodologi penetapan hukumnya adalah dilakukan dnegna lima langkah secara berturut-turut. Pertama, Interpretasi dan kontekstualisasi teks-teks fikih sesuai dengan varian problema yang ada; Kedua, Perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); Ketiga, Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’); Keempat, fikih  dihadir kan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara dan Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.


[1] Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial  (Yogyakarta: LKis Yogyakarta. 1994), 4.

[2] J. N. D Anderson, Law Reform in The Muslim World, (London: The Athlone Press, 1976), h. 7

[3] Pendapat yang menyatakan pintu ijtihad tertutup sehabis masa imam mazhab empat disampaikan oleh sebagian ulama dari kaum Hasyawiyyah. Baca Muhammad Salam Mazkur, al-Ijtihad fi al- Tashri’ al- Islamy, (Kairo, Dar al- Nahdah al-Arabiyyah, 1974) h. 174

[4] Farouk Abu Zaid, Hukum Islam: antara Tradisionalis dan Modernis, terj. Husein Muhammad, , cet. 1, (Jakarta: P3M, 1986), h. 50

[5] Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alami n,  (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz 3, h. 11.

[6] Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafathu (Dar al-Fikr, Bairut, Cet. 5, 1994), h. 6

[7] Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhumum An-Nash: Dirasah fi Ulum al-Qur’an, (Bairut, Marjkaz Al-Tsaqofi al-Arabi, 1998), h. 8-12

[8] http://numesir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:dialog-umum-tentang-fiqih-sosial&catid=13:informasi selasa 15 nov 2011

[9] Op.Cit. Sahal Mahfud, h. 22-23

[10] H. Muhammad In’am Esha, Falsafah Kalam Sosial, (UIN Maliki Pres, Malang, 2009), h. 35

Author Profile

Ahmad Fairozi
Ahmad Fairozi
Mahasiswa Pascasarjana UNUSIA Jakarta

ARTIKEL LAIN