EDUKASI
Banjir dan Anomali Kebijakan
Pendapat

Banjir dan Anomali Kebijakan

Jakarta –

Banjir yang memporak-porandakan Jakarta dan sekitarnya termasuk Bogor, Bekasi, Depok, dan Banten awal tahun 2020 patut disikapi secara serius. Banjir tak berkompromi dengan siapa dan apa pun. Banjir Jakarta dan sekitarnya sudah jadi langganan banjir sejak beberapa dekade silam. Namun intensitasnya kian meningkat seiring perkembangan demografi dan pembangunan yang pesat. Akibatnya, daya dukung lingkungannya kian merosot.

Terbukti, setiap tahunnya terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ditambah lagi perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan disertai sikap masa bodoh yang enggan membersihkannya. Pun, deforestasi kawasan hulu dan tangkapan air yang tak pernah dihentikan ikut berkontribusi memperparahnya. Makanya kian membenarkan bahwa faktor antroposentrisme jadi biang kerok banjir yang melanda setiap awal tahunnya.

Anomali Kebijakan

Kebijakan penanganan banjir di DKI Jakarta sebetulnya sudah dimulai semenjak dua dekade silam. Era pemerintahan Gubernur Sutiyoso telah mencanangkan konsep Megapolitan. Yaitu sebuah konsep pembangunan kota Jakarta yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya termasuk dalam penanganan banjir. Namun, konsep itu tak berlanjut.

Meskipun demikian, konsep normalisasi sungai dengan pembangunan kanal banjir timur dan barat disertai pembuatan sodetan yang menuju sungai-sungai besar sudah dilakukan. Sayangnya, dua tahun terakhir kebijakan normalisasi sungai terutama Ciliwung dihentikan sejak 2018, diganti dengan istilah “naturalisasi” yang tidak jelas apa maksudnya.

Gubernur Anies Baswedan pernah berkata bahwa naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada akhir 2019. Namun, hasilnya yaitu banjir melanda Jakarta awal tahun 2020. Jadi, ada anomali kebijakan. Mestinya kebijakan yang baik dari gubernur sebelumnya dilanjutkan dan dibenahi kekurangannya. Bukan dihentikan, lalu diganti dengan kebijakan baru yang tak jelas.

Artikel Terkait  Mode Wanita Jahiliyah Modern

Problem ini tak pernah bakal berakhir tanpa memikirkan solusi-solusi cerdas dan penanganan yang cepat. Rakyat tidak butuh lagi wacana, pidato maupun khotbah moral, melainkan langkah aksi yang konkret yang dapat menyelamatkan mereka dari ancaman banjir hingga kehidupannya aman dan nyaman.

Pemerintah DKI, Jawa Barat, dan Banten maupun pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya mesti memahami hal ini karena banjir telah memakan korban jiwa dan harta benda. Para pemimpin di wilayah ini jangan sampai berlaku masa bodoh seperti Presiden Donald Trump yang menganggap perubahan iklim itu sebagai ilusi. Kejadian banjir parah yang melanda Jakarta awal tahun ini pertanda perubahan iklim benar-benar sudah melanda Indonesia.

Sayangnya warga dan pemimpinnya di daerah tak memiliki kesadaran ekologis untuk mewujudkan keberlanjutan metabolisme alam dan sumber dayanya (ekologi). Warga tetap membuang sampah sembarangan sehingga sungai, situ, dan waduk serta drainase mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

Para pemimpinnya pun seolah tak memiliki keberpihakan pada ekologi sehingga lebih mementingkan oknum yang membangun vila-vila dan membiarkan pembabatan hutan di kawasan daerah tangkapan air. Ketimbang melarangnya secara ketat, justru membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan solusi masalah secara tepat. Bukankah imbas dari semua ini bakal berujung pada kutukan sumber daya alam?

Kebijakan Tepat

Membenahi Jakarta agar mengurangi volume air atau bebas banjir di kala hujan tak bisa lagi dengan cara wacana dan sebatas ide. Diperlukan kebijakan yang tepat, terintegrasi, dan strategis. Pertama, mesti membuat kebijakan komprehensif dan terintegrasi dengan pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek. Pasalnya penyebab banjir tak hanya hujan semata yang turun di Jakarta, melainkan juga dari hulu yang berada di Jawa Barat khususnya Bogor.

Kedua, mengevaluasi tata ruang di wilayah Jabodetabek terkait kawasan tangkap air, resapan air, dan daerah aliran sungai (DAS) yang menuju Jakarta dan sekitarnya. Kalau perlu menilai ulang dan merevisi tata ruang yang sudah ada dengan melibatkan pemerintah lintas provinsi maupun kabupaten/kota. Prosesnya pun sebaiknya melibatkan semua pemangku kepentingan dan tak hanya formalitas semata. Tata ruang hasil revisi sebagiannya mengintegrasikan dengan perairan laut maupun DAS yang berperan penting dalam tata kelola sumber daya alam yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ketiga, merestorasi dan membangun waduk-waduk serta situ-situ baru yang mengalami sedimentasi di wilayah Jabodetabek agar berfungsi optimal dalam menampung air di kala musim hujan tiba. Contohnya, berbagai situ di wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta sebagian sudah menyempit dan dangkal hingga hilang. Akibatnya, wadah penampung air di kala hujan menjadi berkurang. Imbasnya, volume air yang bersumber dari hujan kian membesar sehingga menimbulkan banjir.

Keempat, melanjutkan program normalisasi sungai Ciliwung dan sungai-sungai lainnya yang bermuara di Teluk Jakarta yang berjumlah 13. Normalisasi ini bertujuan agar aliran lancar hingga tidak berakibat banjir. Begitu pula pembuatan sodetan agar air dapat langsung masuk kanal yang dibuat untuk mengalirkannya hingga ke laut.

Kelima, perlunya kelembagaan baru dan aparatnya di wilayah Jabodetabek yang bertugas menangani masalah pengawasan, dan penanganan sungai dan drainase yang mengalami pendangkalan. Hal ini dilakukan agar memantau dan mengawasi tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Kalau perlu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuatnya lewat aturan berbentuk peraturan daerah.

Pemikiran yang diuraikan dalam artikel ini hanyalah masukan yang bersifat jangka pendek (satu tahunan) sehingga dapat mengantisipasinya kejadian tahun berikutnya. Harapannya, Jakarta dan wilayah sekitarnya menjelang awal tahun 2021 tak terjadi lagi banjir yang mengancam jiwa dan harta benda warga yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya. Semoga!

Muhamad Karim dosen Universitas Trilogi, Direktur PK2PM

ARTIKEL LAIN