EDUKASI
Barometer Jakarta
Nasional

Anies Dianggap Gagal Pimpin Jakarta, Barometer Jakarta Tuntut Pemprov DKI

Jakarta, Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikritik terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang carut marut dan program Reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya dilanjutkan, meski dengan tegas dan jelas ia menolaknya saat pilkada DKI Jakarta 2017 tiga tahun lalu. Atas kenyataan tersebut, kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Jakarta Barometer menilai Anies telah gagal memimpin Jakarta, Rabu (15/07).

Presidium Barometer Jakarta M. Farhan menyebut bahwa sistem PPDB DKI Jakarta dianggap telah memberatkan calon peserta didik serta wali murid. Buruk dan berbelitnya administrasi agar bisa diterima oleh sekolah negeri dianggap sebagai pengabaian terhadap hak warga negara, dalam hal ini siswa DKI Jakarta, untuk dapat menikmati pendidikan yang bebas dan setara.

Presidium Barometer Jakarta (Muhammad Farhan) mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat kebijakan ngawur.

“Pendidikan DKI semraut, Anies tak becus mengurus Jakarta. Bagaimana bisa mantan menteri pendidikan tak bisa mengurus pendidikan se DKI. Bahkan anak buahnya, Kepala Dinas Pendidikan, membuat keputusan yang mengabaikan hak warga negara warga DKI,” ujarnya.

Artikel Terkait  Gus Shalah di Mata Aktivis Perempuan PMII Jakarta

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendiikan No.. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021 yang kemudian diganti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 607 tahun 2020.

Peraturan itu lah yang dianggap berpolemik dan abai terhadap hak siswa DKI.

“Aturan itu jelas bertentangan dengan peraturan di atasnya, Permendikbud No. 44 2019. Masa iya koota DKI bisa 40% padahal harusnya 50%. Lah 10% ke mana? Kuota yang disediakan oleh Disdik DKI untuk PPDB jalur Zonasi paling sedikit 40% dari daya tampung , seharusnya mengacu kepada Permendikbud kuota yang disediakan paling sedikit 50% dari daya tampung. Belum lagi aturan soal umur. Gara-gara buat aturan ngawur jadinya banyak adik-adik siswa yang kesulitan dan bahkan tak bisa sekolah tahun ini. Ini melanggar undang-undang bahkan undang-undang dasar,” Tegas Farhan.

Artikel Terkait  Maybank Indonesia Kembangkan Bank Syariah, Begini Krolonologinya

Tidak hanya itu, Anies dianggap berkhianat dan gagal mewujudkan janji politiknya soal teluk Jakarta. Semula Anies adalah calon Gubernur DKI yang menentang keras reklamasi teluk Jakarta dan mengecam Ahok atau Basuki Tjahya Purnama, calon Gubernur DKI Jakarta yang menjadi rivalnya kala itu. Kini Anies justru melakukan reklamasi tekuk Jakarta yang dulu ditolaknya.

“Poin kedua, mengapa Anies gagal memimpin Jakarta. Dia berbohong soal reklamasi. Kalau kebohongannya jelas, berarti dia telah mengkhianati hati rakyat Jakarta. Bagaimana mungkin orang yang sudah berbohong atas janjinya untuk menolak reklamasi bisa dianggap berhasil. Jelas tidak, dia gagal total,” Jelas Farhan.

Lebih lanjut, Farhan menyebut bahwa Anies tak berhasil memimpin Jakarta dan tak punya visi.

Artikel Terkait  14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

“Kami menuntut Anies Cabut Pergub Reklamasi, membuka transparansi database terkait informasi PPDB secepatnya ke Publik, jangan hanya banyak bicara, karena tak ada satu hal elementer pun soal isu Jakarta yang berhasil dibereskannya kecuali hanya janji-jani manis yang keluar dari mulutnya, itupun diabaikannya. Ya dia seperti tak punya visi,” ujar Farhan.

ARTIKEL LAIN